Asuransi

Edukasi Asuransi

Asuransi berasal dari kata assurance atau insurance (bahasa Inggris) yang berarti jaminan atau perlindungan.Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara 2 (dua) pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (individu atau badan usaha).Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila terjadi peristiwa/musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi (sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung).

Dengan demikian asuransi harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

• Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
• Tertanggung membayar sejumlah uang (yang disebut premi).
• Penanggung bersedia membayar ganti rugi.
• Sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur polis

Saat ini pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih dianggap rendah, dan dari mereka yang telah berasuansi lebih banyak yang melakukannya karena kondisi atau keadaan terpaksa. Misalnya karena adanya kontrak kredit dari bank atau kontrak sewa guna/leasing dari perusahaan pembiayaan (Leasing Company). Padahal dalam ilmu perencanaan keuangan, asuransi merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehidupan keluarga yang sejahtera. 5 (lima) pilar tersebut adalah:

1. Perpajakan (Taxes)
2. Investasi (Investment)
3. Asuransi (Insurance)
4. Pensiun (Pension)
5. Warisan (Estate)

Bila seseorang ingin mencapai keluarga sejahtera, demikian juga jika suatu institusi/organisasi usaha menghendaki kelancaran usaha untuk mencapai tujuan, faktor asuransi tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dengan memiliki proteksi dalam bentuk asuransi, kehidupan akan menjadi aman dan nyaman karena asuransi memberikan perlindungan dan kepastian saat terjadi musibah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas asset, dengan memberikan ganti rugi untuk merekondisi dan mengembalikan aset yang rusak. Asuransi menjaga kestabilan ekonomi keluarga bagi individu dan melancarkan usaha bagi organisasi usaha, yang dengan demikian dapat memberikan ketenangan pikiran dan hati sehingga meningkatkan prestasi kerja.

Ditindjau dari dari tujuan operasionalnya, Asuransi dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Asuransi Komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Jenis asuransi ini dilakukan oleh perusahaan Asuransi baik Swasta Nasional, Swasta Joint Venture maupun Perusahaan Negara (BUMN), baik yang menganut prinsip konvensional maupun prinsip syariah.
2. Asuransi Sosial, yaitu asuransi tidak bertujuan memperoleh keuntungan melainkan untuk tujuan sosial dan dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Jenis asuransi ini diatur diatur dengan Undang-Undang khusus yang dikeluarkan untuk itu.

Ditinjau dari jenisnya Asuransi dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Asuransi Jiwa (Life Insurance)Objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan.
2. Asuransi Umum (General Insurance)Objek pertanggungannya berupa aset atau harta benda (properti) baik yang bergerak maupun tidak seperti bangunan, kendaraan dan tanggung gugat dari pihak ke 3.Jenis asuransi umum yang memberikan jaminan atas diri seseorang ialah Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) dan Kesehatan (Hospitalization/Health). Dengan demikian jenis Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Kesehatan dapat ditutup pada jenis asuransi umum maupun asuransi jiwa.

Asuransi jiwa konvensional terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. WHOLE LIFE
   adalah asuransi yang memberikan proteksi sampai dengan usia tertentu (umumnya 99 tahun), serta menghasilkan nilai tunai yang dapat diambil setelah 2 tahun mengendap atau dibiarkan sampai batas waktu yang dapat Anda tentukan sendiri. Keistimewaan dari produk jenis ini adalah nilai tunai yang terbentuk akan terus bertambah walaupun masa pembayaran preminya sudah habis.
2. TERM LIFE
   yaitu asuransi murni yang tidak membentuk nilai tunai dan berjangka waktu tahunan. Premi yang kita bayar harus diperbaharui setiap tahun dan disesuaikan dengan usia tertanggung. Biasanya asuransi ini digunakan oleh perusahaan untuk karyawannya yang memiliki risiko pekerjaan tinggi seperti perusahaan pengeboran minyak, perusahaan pertambangan dan perusahaan penerbangan.
3. ENDOWMENT
   yakni jenis asuransi yang memberikan manfaat pembayaran tunai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan di awal pertanggungan. Asuransi ini juga membentuk nilai tunai yang berarti ada unsur investasinya. Preminya lebih mahal dari Term Life namun manfaatnya dapat kita pilih sesuai kebutuhan. Beberapa contoh jenis endowment yaitu asuransi pendidikan dan asuransi dana pensiun. Tingkat return telah ditetapkan di awal pertanggungan oleh perusahaan asuransi dan mereka pula yang menentukan ke instrumen investasi mana akan ditaruh dana tersebut. Asuransi jiwa akan dibahas lebih lanjut pada bab 5.

Asuransi Plus Investasi

Pada bagian sebelumnya asuransi plus investasi atau biasa disebut unit link, sudah dibahas cukup panjang.Pada hakekatnya, asuransi jiwa jenis Endowment mengandung 2 unsur yaitu unsur proteksi (perlindungan) dan investasi (simpanan). Misalnya seseorang yang berusia 20 tahun membeli polis untuk jangka waktu 35 tahun, yaitu saat dia berusia 55 tahun, dengan nilai santunan Rp. 100.000.000. Premi dibayar setiap tahun misalnya sebesar Rp.1.000.000,-

Jika terjadi musibah (kematian) dalam jangka waktu pertanggungan misalnya saat berusia 30 tahun, yang dengan demikian dia telah membayar premi sebesar Rp.10.000.000,- ahli warisnya atau penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis memperoleh santunan dari Asuransi sebesar Rp. 100.000.000 (unsur proteksi). Dalam hal pembeli polis hidup pada saat polis telah jatuh tempo yaitu diusia 55 tahun, dia memperoleh santunan sebesar Rp. 100.000.000 tersebut (unsur investasi).

Jika dihitung dengan tingkat suku bunga, pada asuransi terlihat suku bunga lebih rendah dibanding suku bunga bank.Hal ini jelas dikarenakan bahwa pada asuransi terdapat unsur proteksi sedangkan pada bank tidak ada. Bank hanya membayar kepada nasabahnya sebesar nilai investasi ditambah dengan bunganya sedangkan pada asuransi, pembeli polis/ahliwarisnya dapat menerima seluruh nilai yang disetujui (dalam contoh Rp. 100.000.000) walau investasi yang dilakukan baru sebesar Rp10.000.000,-

Dalam hal seseorang memilih investasi langsung kepada bank, dimana dia menerima return lebih besar (bunga lebih besar) memiliki akses yang lebih luas untuk mengatur portofolio dan memindah- mindahkannyasertadikenakan biaya yang lebih kecil, namun tidak ada unsur proteksi. Dengan kata lain, jika investasi hanya Rp.10.000.000,- maka return juga sejumlah tersebut ditambah bunga (bandingkan dengan cara asuransi dimana penerima manfaat menerima Rp. 100.000.000 walau investasinya hanya Rp. 10.000.000,-

Asuransi Umum

Asuransi umum terbagi pada 2 golongan yaitu:

1. Asuransi Laut & Udara (Marine & Aviation Insurance), yang terdiri dari :
   1. Asuransi Kapal Laut (Marine Hull Insurance)
   2. Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance)
   3. Asuransi Pesawat Udara (Aviation Insurance)
2. Asuransi Non Laut (Non Marine Insurance), yang terdiri dari:
   1. Asuransi Harta Benda (Property Insurance)
   2. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident)
   3. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)
   4. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
   5. Asuransi Kendaraan (Motor Insurance)
   6. Asuransi Konstruksi (Construction Insurance)
   7. Asuransi Pemasangan Mesin Segala Risiko (Erection All Risks Insurance)
   8. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance)
   9. Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance)
   10. Asuransi Kaca (Glass Insurance)
   11. Asuransi Rumah Tinggal (Household Insurance)
   12. Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance)
   13. Asuransi Uang (Money Insurance)
   14. Asuransi Gempa Bumi (Earthquake Insurance)
   15. Asuransi Harta Benda Segala Risiko (Property All Risks Insurance)
   16. Dan lain-lain

Prosedur Penutupan Asuransi

Sebagaimana disebutkan diatas, dari sudut hukum, asuransi adalah suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per). Selain itu, beberapa hal tentang perjanjian asuransi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KHUD).

Pasal 1233 KUH Per menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”. Sedangkan Pasal 1338 menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sementara itu, Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”.

Dengan demikian, jelas bahwa polis merupakan undang-undang bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung/peserta/pembeli polis/penerima manfaat yang harus dipatuhi kedua belah pihak.

Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)

Sebagai suatu perjanjian, dalam praktek Polis hanya ditandatangani oleh penanggung, sedangkan tertanggung menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Proposal Form (formulir permohonan). Hal ini tidak menyalahi ketentuan yang berlaku karena SPPA/SPAJ selain merupakan dasar pembuatan polis juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari polis tersebut. Hal-hal yang disampaikan tertanggung/peserta/pemegang polis dalam SPPA/SPAJ harus dilakukan dengan baik sesuai keadaan yang sebenarnya yang diketahui tertanggung/peserta/pemegang polis atau yang seharusnya diketahuinya.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 251 menyatakan bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

Oleh sebab itu, agar tertanggung/peserta/pemegang polis /penerima manfaat dapat menerima manfaat asuransi jika terjadi suatu musibah, pengisian SPPA/SPAJ harus dilakukan dengan benar termasuk dokumen yang diperlukan. Tetang hal ini, dalam SPPA/SPAJ terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut diatas dibuat dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Menyadari bahwa keterangan-keterangan tersebut akan digunakan sebagai asar serta merupakan bagian tak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benaran darta atau informasi yang diberikan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya klaim oleh penanggung.
3. Mengerti bahwa akan mungkin dilakukan perubahan kondisi setelah dilakukan survei lapangan oleh risk assessor yang ditunjuk.

Formulir SPPA/SPAJ disediakan oleh penanggung. Tertanggung/peserta/pemegang polis mengisi SPPA/SPAJ tersebut dan menyampaikan kepada penanggung. Pengajuan SPPA/SPAJ, belum berarti bahwa permohonan penutupan asuransi disetujui oleh penanggung. Biasanya dalam SPPA/SPAJ terdapat kalimat yang menyatakan bahwa dengan ditanda-tanganinya SPPA/SPAJ oleh calon tertanggung tidak berarti bahwa penanggung menerima permohonan penutupan asuransi. Dalam hal penanggung menerima permohonan ini, persetujuan akan dilakukan secara tertulis.

Polis Asuransi

Sebagai sebuah produk jasa keuangan, asuransi memberikan perlindungan atas berbagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian, kehilangan dan atau tanggung jawab yang diakibatkan terjadinya sebuah risiko atau rangkaian risiko yang dijamin polis.

Sebagaimana sebuah produk jasa keuangan, asuransi polis hanya ditandatangani oleh penanggung, sedangkan tertanggung menandatangani proposal form (formulir pengajuan asuransi) yang menjadi dasar pembuatan polis (merupakan dokumen awal) serta merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari polis. Proposal Form harus dilengkapi dengan data-data yang benar dan sesuai dengan kondisi objek pertanggungan yang akan diasuransikan. Pengisian yang salah dan tidak sesuai dengan objek pertanggungan akan mengakibatkan penolakan klaim dan mengakibatkan kerugian keuangan bagi tertanggung.

Selayaknya calon Tertanggung mempelajari dan memahami lebih dahulu, sebelum memutuskan untuk membeli jenis asuransi yang diminati. Namun sering terjadi Tertanggung membeli dan memiliki polis asuransi, tanpa memahami maksud pasal-pasal yang tercetak dalam polis dan ketentuan-ketentuan tambahan yang dilekatkan pada polis itu. Kurangnya penjelasan yang memadai kepada tertanggung oleh bagian pemasaran perusahaan asuransi atau agen yang bekerja pada perusahaan tersebut, berpotensi pada masalah yang timbul saat terjadi klaim.

Polis berisi persyaratan dan kondisi pertanggungan serta prosedur pelaksanaan klaim, yang mengatur hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung. Polis juga menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan pertanggungan berjalan hingga pengajuan dan penyelesaian klaim atau ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung. Sebaiknya Polis harus dibaca dan dipahami terlebih dahulu oleh calon tertanggung sebelum memutuskan untuk membeli.Calon Tertanggung berhak untuk mendapatkanpenjelasan selengkap mungkin dari perusahaan asuransi baik melalui bagian pemasaran maupun media ke perantaraan yaitu pialang asuransi.

Jaminan Polis

Perusahaan asuransi memiliki beberapa jenis polis untuk objek pertanggungan. Sebagai pedoman bagi calon tertanggung, terdapat 2 macam sistim jaminan yang diberikan yaitu:

1. Sistim Jamiman segala risiko (All Risks System) yaitu menjamin segala risiko yang terjadi, kecuali risiko-risiko yang dicantumkan dalam pengecualian. Pada jenis ini, dalam polis tidak dicantumkan risiko-risikoapa saja yang dijamin melainkan dalam mengecualian dicantumkan risiko-risiko apa saja yang tidak dijamin. Misalnya:
   • Polis Harta Benda Segala Risiko (Property All Risks Policy)
   • Polis Konstruksi Segala Risiko (Construction All Risks Policy)
   • Polis Pemasangan Mesin Segala Risiko (Erection All Risk Policy)
   • Polis Pengangkutan Barang dengan Klausul Institute Cargo Clauses “A”(1.1.82)
2. Sistim Jaminan risiko tertentu (Named Perils System) yaitu menjamin risiko yang terjadi yang disebabkan oleh/akibat dari bahaya-bahaya yang telah disebutkan dalam polis. Misalnya:
   • Polis Asuransi Kebakaran: menjamin risiko kebakaran, peledakan, kejatuhan pesawatterbang, asap
   • Polis Asuransi Kendaraan Bermotor: menjamin tabrakan, terbalik,terguling,kehilangan optional,maupun kerugian terhadap pihak ketiga yang di rugikan

Klausul

Klausul adalah suatu ketentuan yang berisikan hal-hal khusus yang berlaku pada polis, baik yang dilekatkan maupun dicantumkan pada polis bersangkutan.
Klausul dapat merupakan:

• Ketentuan lebih rinci tentang kondisi polis yang tercantum dalam Ikhtisar (Schedule) Polis misalnya Institute Cargo Clauses “A” 1.1.82 pada asuransi Marine Cargo,
• Batasan-batasan tertentu misalnya pembajakan barang yang di angkut.
• Jaminan tambahan tertentu misalnya klausul huruhara, terorismen dan sabotase pada asuransi Kendaraan Bermotor.
• Pengecualian tertentu misalnya klausula pengecualian pencurian selama kebakaran, pada asuransi Kebakaran.

Klausula polis asuransi sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak. Misalnya klausula asuransi Property All Risks berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) buah.

Warranty

Warranty adalah sebuah janji yang merupakan tambahan pada perjanjian utama yaitu bahwa Tertanggung:

• Akan melakukan sesuatu yang tercantum dalam polis
• Tidak akan melakukan sesuatu yang tercantum dalam polis
• Menyatakan suatu fakta yang ada, atau
• Menyatakan suatu fakta yang tidak ada

Suatu warranty diberlakukan dengan alasan:

1. Menjamin bahwa tertanggung akan selalu menjaga dengan baik barang-barang yang dipertanggungkan atas hal-hal yang berpotensi terhadap timbulnya bahaya misalnya berkaitan dengan kebersihan (house keeping) atau pengelolaan usaha (management).
2. Menjamin bahwa hal-hal tertentu yang menyebabkan risiko yang lebih tinggi tidak dilakukan Tertanggung tanpa sepengetahuan Penanggung karena premi yang telah dibebankan adalah didasarkan pada fakta dimana hal-hal tersebut tidak ada.

Terdapat 2 macam warranty yaitu:

1. Express Warranty yaitu: suatu warranty yang dengan tegas dicantumkan/tertulis dalam polis misalnya:
   • Pada polis asuransi kebakaran atas sebuah bangunan toko: “Tidak diperkenankan menyimpan barang-barang berbahaya api dalam bangunan yang dipertanggungkan”
   • Pada polis asuransi pengangkutan barang: “Barang-barang yang dipertanggungkan harus disimpan didalam palka (under deck) selama dalam pelayaran. “
2. Implied Warranty yaitu: suatu warranty yang walau tidak dicantumkan/tidak tertulis dalam polis tetapi dianggap berlaku misalnya:
   • Pada polis asuransi rangka kapal (marine hull policy): bahwa pada setiap memulai suatu pelayaran, kapal harus dalam keadaan laik laut
   • Pada polis asuransi kebakaran suatu pabrik (fire policy): sampah selalu dibersihkan setiap hari
   • Pada asuransi kebongkaran (burglary policy) sistim alarm selalu dijaga tetap berfungsi

Dalam perjanjian asuransi, warranty merupakan hal yang sangat mendasar yang merupakan dasar kontrak dan memberikan hak pihak yang dirugikan untuk menolak mengakui adanya kontrak.
Beberapa contohWarranty:

• Warranty No Over Loaded during shipment
• Warranty Load Line/Draft of the vessel is not to be exceeded all the time during the policy period
• Warranty Safety Lashing & Stowage
• Warranty surveyed by Marine Independent Surveyor

Security

Bagi calon tertanggung, dapat dipahami kesulitan yang dihadapi untuk membeli asuransi yaitu selain dari hal-hal yang dikemukakan terdahulu tentang kondisi dan persyaratan polis, juga kesulitan dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat. Dalam arti dapat menyediakan jaminan yang sesuai dengan kebutuhan calon tertanggung dan telah terbukti mempunyai kualitas usaha yang baik, khususnya mempunyai reputasi baik dalam pembayaran klaim.
Mengukur kualitas suatu perusahaan asuransi dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Segi finansial (keuangan):
   1. Modal (paid up capital)
   2. Nilai asset
   3. Tingkat likuiditas
   4. Tingkat Risk Based Capital (RBC)
   5. Penerimaan premi minimal 3 (tiga) tahun terakhir
   6. Hasil underwriting minimal 3 (tiga) tahun terakhir
2. Segi penyebaran risiko (spreading of risk)
   1. Besarnya retensi sendiri (own retention) yaitu nilai risiko yang menjadi tanggungan sendiri
   2. Reputasi Perusahaan reasuransi yang mendukung program penyebaran risiko (reinsurance)
3. Segi reputasi
   1. Pelayanan saat penerimaan risiko
   2. Penanganan/penyelesaian klaim
   3. Komitmen pelayanan berlanjut (continuity of service)
   4. Pengelola (management)
4. Segi Pengalaman Usaha
   1. Merupakan perusahaan baru atau perusahaan lama
   2. Pengalaman pada jenis asuransi yang dibutuhkan calon tertanggung
5. Segi Kepemilikan
   1. Pemegang Saham
   2. Jika merupakan joint venture: negara asal partner asing

Dengan demikian relatif tidak mudah bagi calon tertanggung atau pembeli polis untuk mengetahui secara akurat dalam memilih perusahaan asuransi yang aman serta sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa tabloid dan majalah yang memeringkat perusahaan-perusahaan asuransi tersebut untuk memudahkan tertanggung/nasabah dalam memilih yang terbaik. Tapi peringkat tersebut hanya memakai sebagian tolak ukur saja dan tidak menjamin bahwa pelayanan klaimnya akan memuaskan tertanggung/nasabah.

Kesulitan bagi calon tertanggung atau pemegang polis sebagaimana disebutkan diatas akan dapat teratasi jika penutupan asuransi dilakukan melalui pialang asuransi. Mengapa demikian? Pialang asuransi adalah profesioanl pada bidang perasuransian dan memiliki pengalaman, serta pengetahuan akan pasar asuransi karena pialang asuransi selalu berada di pasar asuransi untuk memperoleh pelayanan terbaik dan memantau perkembangan setiap perusahaan yang melakukan transaksi asuransi. Selain dari pada itu, tingkat profesionalisme pialang asuransi telah teruji dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu memakai jasa layanan pialang asuransi dalam penutupan asuransi akan memudahkan calon tertanggung atau pembeli polis asuransi untuk memperoleh jaminan sesuai dengan kebutuhannya disatu sisi dan memperoleh perusahaan asuransi yang terseleksi disisi lain.

Nilai Pertanggungan

Nilai Pertanggungan (Sum Insured) merupakan batas tanggung jawab tertinggi penanggung dalam pembayaran suatu klaim kepada tertanggung, sehingga tertanggung harus dengan bijak dan teliti menentukan nilai pertanggungan yang tepat dalam polis yang dibeli. Kesalahan dalam menetapkan nilai pertanggungan dapat berdampak fatal dan menimbulkan kerugian keuangan yang sangat serius.Untuk itu calon tertanggung/pembeli polis harus memahami bagaimana menetapkan nilai pertanggungan yang sesuai.

Bagi jenis asuransi yang menganut prinsip indemnitas yaitu asuransi umum, pada hakekatnya asuransi memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan mengembalikan keadaan keuangan tertanggung kepada keadaan sesaat sebelum terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian/kerusakan dengan ketentuan/syarat-syarat tertentu yang selanjutnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

Sedangkan bagi jenis asuransi yang tidak menganut prinsip indemnitas yaitu asuransi jiwa, ganti rugi merupakan santunan sebesar jumlah yang telah disetujui pada awal penutupan asuransi. Walaupun dalam asuransi jiwa terdapat produk asuransi yang mengandung unsur investasi (polis dwi guna) namun unsur utama adalah proteksi (perlindungan). Unsur investasi hanya merupakan pengembangan saja, sehingga hasil investasi yang diperoleh tidak maksimal dibandingkan dengan program khusus untuk itu. Oleh sebab itu asuransi bukanlah tempat yang tepat untuk berinvestasi.

Penentuan Nilai Pertanggungan dapat menggunakan:

• Harga beli (untuk kendaraan bermotor baru)
• Harga pasar (untuk mobil tahun ke 2 dan seterusnya)
• Nilai membangun kembali (untuk sebuah bangunan dengan melekatkan klausula New Replacement Value)
• Nilai aktual untuk mesin-mesin
• Harga jual (untuk stok barang dagangan, dengan melekatkan klausula Selling Price)
• Nilai perolehan kembali (New Replacement Value/NRV) untuk jenis-jenis asuransi tertentu seperti alat berat (Heavy Equipment/HE) dan peralatan elektronik (Electronic Equipment Insurance/EEI)
• Nilai yang dibutuhkan bagi kestabilan ekonomi keluarga untuk asuransi jiwa, setelah diperhitungkan dengan cermat dan seksama

Jadi sebelum menentukan nilai pertanggungan yang pantas, Anda harus memahami terlebih dahulu jenis polis yang Anda ingin beli dan berapa nilai yang ingin Anda peroleh sebagai ganti rugi.

Premi = Jaminan = Klaim

Sebagaimana telah diutarakan terdahulu bahwa terdapat beberapa faktor dalam penetapan premi. Dalam praktek, masing-masing penanggung memiliki data yang berbeda serta cara pertimbangan dan tingkat profesional yang berbeda pula. Oleh sebab itu, hasil akhir penentuan premi juga dapat berbeda. Dengan kata lain mungkin suatu penanggung dapat menawarkan premi asuransi yang lebih rendah dari penanggung lain walaupun untuk kondisi/persyaratan/jaminan asuransi yang sama.

Premi yang rendah bukan merupakan ukuran bagus atau tidaknya suatu jaminan/perlindungan yang dikehendaki/dibutuhkan tertanggung. Catatan: jenis produk asuransi mungkin sama, jadi penilaiannya tidak pada produk melainkan “cara menghitung/risk analisis yang berbeda antara penanggung satu dengan yang lain. Perbedaan bisa karena loss ratio dan lain-lain, tetapi bisa juga karena tingkat profesionalisme yang berbeda.

Dalam praktek banyak tertanggung yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan “harga yang semurah-murahnya”, tanpa memperdulikan mengapa premi tersebut bisa murah.Seorangtertanggung selayaknya berhati-hati jika mendapatkan penawaran premi yang lebih rendah dari premi yang wajar pada pasar asuransi karena yang terpenting bagi tertanggung adalah apakah jika terjadi kerugian, penanggung bersangkutan mampu membayar klaim dan menangani klaim dengan wajar dan tidak berbelit-belit. Pertanyaan wajar yang timbul adalah “Kecuali jika terdapat jumlah polis yang sangat besar sesuai prinsip the law of large number, bagaimana penanggung dapat menangani klaim dengan baik jika dana (premi) yang dikumpulkan untuk membayar klaim rendah akibat premi rendah?”

Premi Asuransi Hangus?

Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa bagi penanggung pada hakekatnya premi yang jumlahnya relatif sangat kecil dibanding dengan tanggung jawab (liability) atas kerugian yang mungkin terjadi, merupakandana yang dihimpun penanggung untuk membayar klaim, disamping untuk membiayai operasi perusahaan dan keuntungan yang diharapkan (profit margin), terutama bagi jenis asuransi komersial. Oleh sebab itu, dalam menentukan besarnya premi untuk setiap risiko yang diterima dari tertanggung, penanggung memperhitungkannya dengan seksama, dengan melalui statistic untuk jangka waktu tertentu. Dalam beberapa hal, diperlukan masa 5 – 10 tahun untuk katagori obyek pertanggungan tertentu terhadap risiko tertentu (homogen & large number against certain risks).

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan premi adalah:

1. Jumlah / biaya klaim (burning cost) yaitu jumlah klaim yang telah dibayar atas risiko-risiko yangdijamin polis (pure risks) termasuk biaya penanganan klaim (survey fee, adjuster fee, legal fee dan lain-lain). Dari jumlah klaim ini dapat dihitung ratio antara premi yang diterima dibandingkan dengan klaim yang dibayar (loss ratio).
2. Jumlah klaim yang mungkin dibayar dari risiko yang belum dapat ditentukan saat penutupan (contingency cost), misalnya pada jenis asuransi yang menjamin segala risiko, dimana karena tidak disebutkan secara rinci risiko yang dijamin mungkin banyak terdapat risiko yang belum terbayangkan semula namun bisa terjadi. Misalnya risiko penjarahan saat terjadi huruhara/kerusuhan, dimana banyak banyak penanggung saat menutup risiko tersebut tidak memperhitungkan hal itu.
3. Biaya Perolehan (acquisition cost) termasuk biaya pemasaran dan komisi yang dibayarkan kepada agen atau pialang asuransi dan biaya operasional perusahaan.
4. Margin Keuntungan (profit margin) dari kegiatan operasional risiko tertentu (bukan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operational misalnya hasil investasi premi).

Asuransi Mikro (micro insurance)

Asuransi mikro merupakan perlindungan bagi masyarakat ekonomi lemahterhadap risiko tertentu dengan dengan nilai pertanggungan relatif rendah misalnya Rp. 10.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000,- Besarnya premi disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa asuransi mikro adalah jenis asuransi dengan premi rendah atas suatu nilai pertanggungan rendah, dengan target pembeli polis masyarakat ekonomi rendah. Namun demikian jenis jaminan asuransi sama dengan standar yang berlaku, misalnya risiko kebakaran atas suatu harta benda, risiko sakit untuk asuransi kesehatan atau risiko kecelakaan diri maupun atas jiwa seseorang.

Produk Asuransi Mikro

Sebagaimana asuransi pada umumnya, asuransi mikro dapat memberikan berbagai jaminan yaitu tidak saja pada asuransi harga benda tetapi juga asuransi jiwa dan asuransi kesehatan (sakit cidera dan kematian) bahkan termasuk asuransi gagal panen (crop insurance) dan asuransi atas hewan peliharaan (livestock insurance), serta asuransi bencana alam.

Di beberapa negara seperti India, dan Bangladesh, asuransi jenis ini sudah berkembang dan sangat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mencari proteksi dalam kehidupan mereka baik atas harta benda maupun jiwa. Di Indonesia, asuransi mikro saat ini masih dalam pembahasan, yang melibatkan kalangan swasta maupun pemerintahan.

Dengan kondisi perkonomian dan tingkat masyarakat Indonesia, jenis asuransi ini sangat diperlukankarena sebagian besar penduduk Indonesia berada di tempat yang tersebar luas dengan tingkat ekonomi lemah.

From : http://pialangasuransi.com/?page_id=23

• 
  
•  
• 
  
• 
• 
  
• Share on Tumblr
• inShare

DOWNLOAD EBOOK

---

LOGIN TO DOWNLOAD

---

LOGIN VIA FACEBOOK

Topik Forum Terbaru

• Second Topic
• first topic

Artikel Terbaru

• IKHTISAR POLIS
• Cara Mudah Pahami Polis Asuransi
• Clauses, Riders and Warranties
• Asuransi Banjir dan Bencana
• Asuransi Kesehatan dan BPJS Kesehatan

Komentar Terbaru

Kategori

• Article

Supported by

MAKALAH UMKM "PEMBERDAYAAN UMKM"

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Pengertian UMKM

a.     Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.

b.     Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta  sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.

c.     Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

·        UU No.9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.

·        Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.

·        Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 milyar (sesuai UU no.9 tahun 1995)

·        Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU no 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta).

·        Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-5 orang.  Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Menurut  Sri Winarni (2006)  Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut (1)  Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan, (2) Aspek legalitas usaha lemah, (3) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, (4) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, (5) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha, (6) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi, (7)  Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, (7) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejarah membuktikan, ketika terjadi krisis moneter di tahun 1998 banyak usaha besar yang tumbang karena dihantam krisis tersebut, namun UMKM tetap eksis dan menopang kelanjutan perekonomian Indonesia. Tercatat, 96% UMKM di Indonesia tetap bertahan dari goncangan krisis. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2008-2009. Ketika krisis datang dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, UMKM lagi-lagi menjadi juru selamat ekonomi Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 % dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar  99,6 persen.  Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen. Angka  tersebut terus meningkat seiring dengan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun.

Meski demikian, UMKM juga masih memiliki beberapa kendala antara lain dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Dalam pertemuan APEC 2013, Menkop dan UMKM Syarif Hasan mengungkapkan 3 kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yakni permodalan, teknologi, dan pemasaran. Agar kendala tersebut tidak berlanjut, perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya.  Sejauh ini keterlibatan stakeholder UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Menurut Karsidi dan Irianto (2005) keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara stakeholder satu dengan yang lain.

Sejatinya  pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergis antar berbagai pihak. Namun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan  pemerintah  dalam  memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam UU No. 20 tahun  2008  tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum,  asas,  prinsip dan tujuan pemberdayaan,  kriteria,  penumbuhan  iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang seluk-beluk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Rinciannya sebagai berikut:

• Usaha produktif yang kekayaannya sampai 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai 300 juta rupiah per tahun digolongkan sebagai Usaha Mikro.
• Usaha produktif yang nilai kekayaan usahanya antara 50 juta hingga 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta hingga 2,5 milyar rupiah per tahun dikategorikan sebagai Usaha Kecil.
• Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan (modal) 500 juta hingga 10 milyar rupiah dengan jumlah pendapatan pertahun berkisar 2,5 – 50 milyar rupiah.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan Usaha Menengah/Medium (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

• UKM sektor informal atau dikenal dengan istilah Livelihood Activities, contohnya pedagang kaki lima dan warteg.
• UKM Mikro atau Micro Enterprise adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengerajin namun tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
• Usaha Kecil Dinamis (Small Dynamic Enterprise)  adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
• Fast Moving Enterprise adalah UKM-UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap untuk bertranformasi menjadi usaha besar.

Secara umum, usaha kecil memiliki ciri-ciri: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain: bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, beberapa kemudahan lainnya.

B.Rumusan Masalah

1.      Bagaimana perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia?

2.      Apa hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia?

3.      Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia?

4.    Apa Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN?

C.Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

2.      Mengetahui hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia

3.      Mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia

4.    Mengetahui Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN

BAB II
PEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan 57% dari PDB (di dukung oleh data BPS tahun 2006 - 2010) dimana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal serta asset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Hal tersebut dikarena prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada lembaga lain sehingga membuat mereka kokoh hingga saat ini dan menjadi katup perekonomian negara.

Pencapaian yang sangat menggembirakn bagi UMKM kita tidak didapat hanya dengan sekali mengedipkan mata. Banyak tantangan yang mereka harus lalui dan banyak masalah yang harus mereka selesaikan baik secara modal, tenaga kerja, kegiatan produksi dan hal lainnya. Sehingga apabila terdapat UMKM yang tidak siap dan tak mampu menghindari atau mengatasi gejolak yang datang maka tidak mustahil akan ada juga UMKM yang kolaps.

Berdasarkan masalah-maslah yang dialami oleh koperasi dan UMKM di Indonesia penulis menganalisis dan memiliki strategi penyelesaian masalah-masalah tersebut yang mereka alami agar tak terulang kembali dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Strategi yang penulis sarankan, baik bagi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus koperasi di seluruh Indonesia dan para owner UMKM di seluruh Indonesia untuk agar memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui cara-cara berikut, diantaranya:

1. Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Ditambah dengan pemberian kemudahan (bukan berbelit-belit) dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Dapat juga melalui pengefektifan dan pengefisienan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disediakan oleh pemerintah sebelumnya.

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM. Melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, mereka perlu “dibangunkan” kembali mengapa mereka berada di koperasi, orang yang masih konsisten berusaha mengembalikan mindset orang yang  tidak aktif agar mereka mau berorganisasi khususnya koperasi berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai pemasaran atau dengan cara membuka/merekrut tenaga profesional yang ahli dalam hal pemasaran.

4. Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKM.

5. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN).

6. Melakukan/membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran. Dilakukan dengan cara memberikan bantuan baik modal, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM atau dengan membidik para individu yang memiliki jiwa enterpreneur dengan tetap adanya prinsip prudensial dan adanya manager investasi (meminjam istilah perbankan syariah dimana nasabah yang telah diberi pinjaman tetap terus mendapat pengawasn atau layanan prima dalam pengolahan dana yang ). Selama ini banyak orang ahli dalam bidang UMKM mengadakan seminar-seminar demi meningkatnya kualitas dan kuantitas dari UMKM, namun “efek” yang ada dari seminar tersebut tidaklah lama, hanya bertahan sebentar, untuk itu lebih baik mereka mencari langsung terjun ke lapangan untuk mencari orang-orang yang benar-benar serius di UMKMK dan jika dilihat potensi usahanya bagus segera dipinjami dana dalam rangka mengembangkan usahanya.

Sejatinya perkembangan UMKM di Indonesia cukup baik, jika ditinjau dari segi jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM dalam rangka mengurangi pengangguran. Data BPS (1994) menunjukkan jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. berikut akan disajikan tabel mengenai perkembangan UMKM dari tahun 2006-2010.

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
2006	49.021.803 unit	87.909.598 orang
2007	50.145.800 unit	90.491.930 orang
2008	51.409.612 unit	94.024.278 orang
2009	52.764.603 unit	96.211.332 orang
2010	53.823.732 unit	99.401.775 orang

(sumber: Kemenkop dan UMKM)

Dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan jika pada periode 2006-2010 merupakan masa pertumbuhan yang bagus bagi UMKM. Selama periode tersebut UMKM bertambah sebanyak 4.801.929 unit atau sebesar 9,80%. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selama 5 tahun, tercatat ada peningkatan jumlah tenaga kerja UMKM sebanyak 11.492.177 atau 13,07%.

Potensi lainnya dapat dilihat dan kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku, yang sesuai data BPS tahun 2008 mencapai Rp.2.609,4 trilyun. Dengan jumlah tersebut berarti bahwa 55,56% dan PDB nasional yang totalnya mencapai Rp.4.696,5 trilyun bersandar pada produktivitas UMKM. Jumlah tersebut terus meningkat. Data tahun 2009 menyebutkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 56,53% terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku. Angka tersebut menjadi 57,12% di tahun 2010.

Berikut akan disajikan tabel kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB atas dasar harga berlaku periode 2006-2010.

Tahun	Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB atas harga berlaku	Jumlah kontribusi UMKM terhadap PDB atas harga berlaku
2006	56,23%	1.783,4 trilyun
2007	56,28%	2.107,8 trilyun
2008	55,56%	2.609,4 trilyun
2009	56,53%	2.993,1 trilyun
2010	57,12%	3.466,3 trilyun

(sumber: Kemenkop dan UMKM)

Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam ekspor non migas mencapai sekitar Rp.183 trilyun. Setidaknya UMKM telah menjadi penguat ekspor non migas hingga 20,17% dan total ekspor non migas sebesar Rp.910,9 trilyun. Angka tersebut menurun ketika di tahun 2009 jumlahnya menjadi 162,2 trilyun, namun meningkat lagi menjadi 175,8 trilyun di tahun berikutnya. Walaupun angkanya fluktuaktif, peran UMKM dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di pasar persaingan bebas, sekaligus merupakan potensi yang perlu terus dipelihara untuk menjaga kesinambungan perdagangan internasional.

Sedangkan dilihat dan nilai investasi (pembentukan modal tetap bruto) UMKM menurut harga berlaku tahun 2008 mencapai Rp.640 trilyun atau sebesar 52,89% dan total nilai investasi nasional yang mencapai sebesar Rp.1.210 trilyun. Dengan tingkat investasi tersebut, dibandingkan dengan usaha besar, maka pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah, dengan konsekuensi akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional.yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Dalam hal ini pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

Berdasarkan data diatas, sangat terlihat bahwa UMKM merupakan kekuatan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, keberadaan UMKM harus dilindungi dan diberdayakan pemerintah. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga  mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 tahun 2008) adalah:

a.   penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b.   perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c.   pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d.  peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e.   penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008, pemberdayaan UMKM bertujuan:

a.   mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

b.   menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c.   meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sijabat, peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dalam Sudrajat mengatakan upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama era reformasi juga terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (akselerasi) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. Disinilah mungkin letak pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut.

Belum efektifnya isu-isu politik yang berkembang selama era reformasi mengindikasikan bahwa proses komunikasi politik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik yang efektif diharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Dengan kondisi yang masih seperti sekarang jangan diharapkan akan ada tenggang rasa dari para pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk bermitra antara pengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa dan diikat dengan peraturan formal, begitupun belum dapat berjalan dengan efektif.

Lebih lanjut Sijabat mengatakan pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdyaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (multies years). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu rezim pemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM.

Menurut Suarja (2007) dalam Sudrajat mengungkapkan  pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui:

a.  Revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem perkonomian nasional

b.   Revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, tekologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha;

c.  Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan

d.  Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

B.Hambatan dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagai usaha yang ruang lingkup usahanya dan anggotanya adalah (umumnya) rakyat kecil dengan modal terbatas dan kemampuan manajerial yang juga terbatas, UMKM sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian.  

Perlu digaris bawahi bahwa lebih dan 51 juta usaha yang ada, atau lebih dan 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

Kuncoro (2000) mengungkapkan ada beberapa kendala yang dialami oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Kendala tersebut berupa tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Kuncoro juga mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka.

Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh PK jenis ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti; (7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Hasil penelitian Schiffer-Weder (2001) dalam Rizali secara keseluruhan juga memperkuat persepsi bahwa UKM menghadapi hambatan berusaha yang lebih besar daripada UB. Bila dilihat dari persentasi jawaban responden, secara umum hambatan utama dalam berusaha adalah sumber pembiayaan.

Sekitar 39% responden UKM menyatakan pembiayaan sebagai hambatan utama dalam berusaha, sedangkan responden Usaha Besar (UB) yang menyatakan pembiayaan sebagai sumber hambatan utama usaha sekitar 28%. Ini mengindikasikan bahwa UKM memang lebih sulit memperoleh kredit dari sektor keuangan formal dibandingkan dengan UB.

Berbeda dengan UKM, pengelola UB memandang ketidakstabilan kebijakan pemerintah sebagai hambatan utama dalam berusaha, demikianlah pendapat 30% responden dari UB.

Tiga faktor selanjutnya yang menghambat dunia usaha adalah inflasi (35% responden), ketidakstabilan kebijakan (34%), dan pajak dan peraturan pemerintah (33,5%). Yang menarik sekitar 37% UKM menganggap aspek perpajakan dan peraturan pemerintah sebagai hambatan utama berusaha dibandingkan dengan hanya 21% UB.

Hal ini mengindikasikan bahwa UB lebih mudah menghindari pajak, misalnya, dengan mengalihkan dan melaporkan keuntungannya ke daerah yang tingkat pajaknya lebih rendah. Responden memandang nilai tukar (28%), korupsi (28%), kejahatan jalanan (27%), dan kejahatan teroganisir (24,5%) sebagai faktor lain yang menghambat kegiatan usaha.

Bila dilihat tingkat rata-rata intensitas hambatan yang dirasakan, pajak dan peraturan pemerintah (skor 2,95 dalam skala 4) dianggap sebagai hambatan yang paling umum dihadapi oleh UKM. Pembiayaan (skor 2,87), inflasi (skor ? 2,8), dan ketidakpastian kebijakan (skor ? 2,8) adalah tiga faktor lain yang punya intensitas gangguan tinggi bagi UKM.

Sedangkan UB melihat ketidaksatabilan kebijakan (skor 2,7) sebagai masalah utama. Masalah selanjutnya adalah pajak dan peraturan (skor 2,6), dan inflasi (skor 2,6). Sedangkan pembiayaan (skor 2,6) berada pada posisi ke empat.

Baik secara persentase persepsi responden dan intensitas, UKM ternyata memang menghadapi masalah lebih besar daripada UB. Menarik diperhatikan bahwa dari persentase persepsi responden dan skor intensitas, UB melihat ketidakpastian kebijakan sebagai hambatan usaha utama.

Ini menunjukkan bahwa usaha besar memang menjadi target utama kebijakan pemerintah, sedangkan UKM terabaikan. Akibatnya, semakin tidak pasti kebijakan pemerintah semakin besar dampaknya pada UB. Sedangkan para wirausahawan UKM, karena terabaikan dari kebijakan, sudah terbiasa dengan ketidakpastian dan menjadi lebih fleksibel menghadapi ketidakpastian dunia usaha.

Badan Pusat Statistik (2003) di dalam Sri Winarni (2006)   mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah (1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)

Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) di dalam Sri Winarni (2006) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %,  sisanya 27,53 % tidak ada masalah.  Dari  72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah (1) Permodalan 51,09 %, (2) Pemasaran 34,72 %, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %.

Persentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan  permodalan  (51.09%).   Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50 % UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50 % tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi  UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha antara lain adalah (1) Prosedur pengajuan yang  sulit   30,30 %, (2) Tidak berminat 25,34 %, (3) Pelaku UMKM Tidak punya agunan 19,28 %, (4)  UMKM yang tidak tahu prosedur 14,33 %, (5) Suku bunga tinggi  8,82 %, (6)  Proposal ditolak (1,93 %).

Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diyakini juga akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM. Aturan tersebut memuat mengenai pajak penghasilan sebesar 1% bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam 1 tahun.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hambatan yang dialami oleh UMKM. Hambatan tersebut berupa:

a.    Kurangnya modal yang dimiliki oleh UMKM

b.    Akses terhadap modal yang sulit dijangkau

c.    Pengelolaan yang kurang profesional

d.   Kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat

e.   Rendahnya tingkat inovasi pelaku UMKM

f.   Kebijakan pemerintah yang kurang pro UMKM

g.  Bahan baku sukar diperoleh

h.  Pasar yang cepat berubah selera sehingga pemasaran menjadi sulit

C. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Semenjak Indonesia merdeka, pemerintah berusaha mencetak pengusaha-pengusaha baru untuk merobohkan sistem ekonomi kolonial dan diganti dengan ekonomi kerakyatan. Beberapa program disusun oleh pemerintah Orde Lama. Di masa demokrasi liberal, dikenal Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Gagal dengan Program Benteng, pemerintah mengenalkan program baru yakni sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina (baba) dan pengusaha pribumi (ali). Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

Di masa Orde Baru, pengembangan UMKM terus berlanjut. Pemerintah Orba membuat UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil guna memberdayakan usaha kecil. UU ini berisi XI bab dan 38 pasal dan mengatur pelaksanan permberdayaan UMKM di Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut, disebutkan peran pemerintah untuk memberdayakan UMKM.

Terkait dengan urusan pemerintahan, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). Kementerian Koperasi dan UKM RI merupakan Kementerian di kelompok ketiga yaitu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (Pasal 4 ayat 2, huruf C), berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pasal 5 ayat 3).

Undang-Undang telah memberi amanat terhadap pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan peran pemerintah antara lain:

a. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesempatan berusaha (Pasal 13).

b.  Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang (Pasal 14, ayat2).

c.   Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi (Pasal 16 ayat 1).

d.   Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan usaha dimaksud (Pasal 16 ayat 3).

e.    Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 2l). Dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil(Pasal 2l ayat4).

f.    Memberikan insentif datam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 5).

g.   Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 22).

h.   Bersama Pemerintah Daerah, meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan (Pasal 23 ayat 1).

i.    Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan (Pasal 24).

j.     Bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan (Pasal 25 ayat 1). Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2).

k.   Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri teknis lain mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, pengunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 25 ayat 3).

l.    Menteri Koperasi dan UKM dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal 34).

m. Melarang Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan (Pasal 35).

n.  Melarang Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya(Pasal 35).

o. Menteri Koperasi dan UKM melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 38 ayat 1).

p. Mengatur dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberian sanksi administratif pelaggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 39 ayat 3).

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang, pemerintah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Program tersebut antara lain adalah program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Gerakan Kewirausahaan Nasional bertujuan memiliki tujuan sebagai berikut:

a.  Meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi wirausaha yang mandiri handal dan tangguh, serta memiliki daya saing.

b.  Memotivasi agar tumbuh wirausaha baru kreatif, inovatif dan berwawasan global.

c.  Mampu melakukan interaksi melalui tukar menukar informasi dan peningkatan kerjasama di segala sektor.

d.  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha khusus bagi wirausaha baru.

e.  Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh para pelaku wirausaha.

f.    Mengekspose dan memberikan inspirasi atas keberhasilan wirausaha dari dalam dan luar negeri dan diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.

Sedangkan KUR yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan bekerja sama dengan bank nasional  penyalur KUR sebanyak 7 bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah).

Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp.17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp.30 triliun. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,6 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,2 persen).

Realisasi sebaran KUR dari tahun 2007 sampai 2013 menyebutkan bahwa Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp. 79,9 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 16,03 triliun dan Rp. 63,9 triliun, debiturnya 94.710 UMK dan 8.650.164 UMK, rata-rata kredit Rp. 169,3 juta/debitur dan Rp. 7,4 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 1,9%. Menduduki peringkat kedua yaitu Bank Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 12,6 triliun, debiturnya sebanyak 250.032 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 50,4 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 4,3%. Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafond sebesar Rp. 12,11 triliun, debiturnya sebanyak 184.805 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 65,5 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 4,1%.

Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafond Rp. 4,1 triliun, BSM dengan plafond Rp. 3,4 triliun, Bank Bukopin dengan plafond 1,75 triliun dan BNI Syariah dengan plafond Rp. 142.876 miliar. Secara keseluruhan, nilai Non Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 3,4%. Bank BTN merupakan Bank Pelaksana dengan nilai NPL terbesar dalam penyaluran KUR yaitu sebesar 9,5% dan BRI Mikro dengan NPL terkecil yaitu 1,9%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2012, pemerintah juga melakukan pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi. Melalui program tersebut diharapkan penerima KUR dapat mempergunakan KUR untuk pengembangan usaha dan membuat UMKM menjadi lebih berdaya karena tambahan modal tersebut.

D.Strategi Pemberdayaan UMKM di Indonesia mengahadapi Pasar Bebas ASEAN

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan information technology (IT).

Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan (ref). Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro (Prabowo dan Wardoyo, 2003).

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia telah terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi disaat krisis terjadi. Keberadaan UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total usaha di Indonesia telah menyerap 97,30% tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 57,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun UMKM juga memiliki berbagai hambatan dalam hal pengelolaan usahanya. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Menyusul masalah lain adalah pengelolaan yang kurang profesional, kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat, rendahnya tingkat inovasi pelaku UMKM, kebijakan pemerintah yang kurang pro UMKM, bahan baku sukar diperoleh, pasar yang cepat berubah selera sehingga pemasaran menjadi sulit.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, peran pemerintah sangat diharapkan. Undang-Undang telah memberi amanat kepada pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM.  Sinergi antra pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan guna menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM.

Beberapa program telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Program GKN dan pemberian KUR mencadi contoh peran pemerintah dalam upaya untuk menghasilkan UMKM yang berdaya dan mampu bersaing dengan usaha lain.

B.Saran

Pemberdayaan UMKM perlu disinkronkan dengan kebijakan kementrian lain agar tidak mengganggu iklim usaha yang kondusif. Pemerintah juga harus memperbanyak lagi kerjasama dengan pihak lain dalam upaya untuk memberdayakan UMKM.s

DAFTAR PUSTAKA

http://www.kerjausaha.com/2013/01/mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view- mobile.asp?id=20131231220022813872431

http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/01/pengertian-umkm-dan-koperasi.html

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.html

http://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/

Kementerian UMKM dan Koperasi, Rencana Strategis 2009-2014

Kementerian UMKM dan Koperasi, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro Dan Menengah

UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Kementerian Koperasi dan UMKM, data UMKM dan UB tahun 2006-2010.

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201240.pdf

 http://yohkandjoek.blogspot.co.id/2014/10/peranan-pemerintah-dalam-pemberdayaan.html